Indomoto pernah sekilas membahas cara Korea mengendalikan populasi kendaraan bermotor di sini. Lain Korea, lain pula Singapura. Singapura adalah salah satu negara yang mengendalikan populasi kendaraan bermotor dengan sangat ketat. Maklum, dengan luas negara yang sangat minim, negara ini memang harus bekerja keras agar lalu lintas berjalan semestinya.
Meskipun memiliki pendatapan rata-rata yang jauh lebih besar dari pada masyarakat Indonesia umumnya, membeli sebuah kendaraan di Singapura itu tidaklah mudah. Mula-mula warga yang berminat memiliki kendaraan bermotor harus mendapatkan COE (Certificate of Entitlement), yaitu semacam hak untuk memiliki kendaraan. Mendapatkan COE ini tidak mudah karena pemerintah hanya mengeluarkan COE dengan jumlah terbatas berdasarkan quota yang telah ditentukan (Vehicle Quota System – VQS).
Karena jumlah yang terbatas, COE ini harus diperebutkan oleh peminat dengan cara lelang. Pemenang lelang akan mendapatkan COE.
COE berlaku selama 10 tahun, setelah periode tersebut si pemilik kendaraan harus menghancurkan kendaraannya atau mengeksportnya ke luar negeri. Jika dia berniat untuk terus menggunakan kendaraannya maka dia harus mendapatkan COE yang baru, tentu saja dengan mengikuti lelang lagi.
Ribet ya bro? Mendingan di Indonesia ya? Asal punya duit bisa beli kendaraan. tapi ya itu resikonya . . . macet di mana-mana.
mending terapin model ini aja di indo, sekalian pajaknya digedein skalian. biar yg beli mobil mikir berkali-kali lipat dulu.. 😀
Ribet dan muahal, tapi efektif…yang diuntungkan ya daerah sekitarnya seperti Batam dan Malaysia. Mobil bekas dari Singapore yang keren2 dijual murah :D. Sayang sekarang Batam sudah tidak boleh impor mobil bekas lagi…
ga enak jadi kolektor disana 😐
bener banget bro
kalo di indonesia diberlakukan hal yang sama, apa gak pada demo?
hati2 rider R15 yang melewati Cirebon 😀
Wah bisa njelimet tuh 😮
Di Indonesia tidak semudah itu.
Wilayah luas dan tidak adanya jaminan ransportasi yg tepat waktu, murah, nyaman, dan nyaman menyebabkan pertumbuhan kendaraan tidak tebendung
Bisa aja sih Pakde kalo mau di terapin kyk gitu,
Tapi kalo birokrasinya masih pakai prinsip “Wani Piro” ya percuma nampaknya.
Kita sebagai pengguna two wheels ya ngikut aja kebijakannya dari pemerintah,
boleh ditiru tuh indonesia
Harus dipikir lagi tuh. Dengan menerapkan seperti di singapura. Berakibat pembelian produk otomotif berkurang. Berimbas ke penurunan penjualan perusahaan otomotif, kalau penurunan penjualan akan berkibat pengurangan tenaga kerja, akan berakibat pengangguran bertambah. Baagimanapun penyerapan tenagavkerja terbesar di sekto industri otomotif salah satunya. Mikir???