Akankah Pemerintahan Jokowi JK Mengendalikan Populasi Kendaraan Bermotor?

Setiap negara maju memiliki regulasi untuk mengendalikan populasi kendaraan bermotor di negaranya. Bayangkan Singapura yang pendapatan per kapitanya tinggi (mereka mampu beli mobil), tapi luas negaranya cuma seuprit. Kalo populasi kendaraan tidak diatur, betapa macetnya jalanan di sana.

Sekarang kita lihat Jakarta. Berkaca dari macetnya jalan-jalan di Jakarta dan sekitarnya setiap hari, rasanya sudah mendesak sekali untuk dilakukan pengendalian populasi kendaraan bermotor, paling tidak dimulai dari Jakarta dulu. Karena mengembangkan infrastuktur tidak bisa terus-menerus dilakukan, selain mahal, lahan juga terbatas.

Nah, beranikah pemerintahan baru Jokowi JK memulai sebuah regulasi untuk mengendalikan populasi kendaraan bermotor di Indonesia?

Memang implikasinya panjang. Volume penjualan kendaraan bermotor mungkin akan turun, ATPM mungkin akan menjerit. Lalu suppliernya akan menjerit juga, lalu suppliernya supplier ikutan menjerit, dan seterusnya. Dampaknya mungkin akan ada pengurangan tenaga kerja, dan lain-lain. Untuk itu, team-nya Jokowi JK yang berisi orang-orang pintar, harus memikirkan formula yang tepat untuk meminimalkan resiko-resiko tersebut.

Yang jelas pertumbuhan volume kendaraan di jalanan harus dikendalikan, tidak boleh dibiarkan meledak terus-menurus.

Mungkin brosis punya ide?